PALU, rindang.ID | Krisis kesehatan sebagai akibat krisis iklim di Sulawesi Tengah mesti menjadi perhatian. Layanan kesehatan disebut penting untuk dikuatkan, termasuk kesehatan reproduksi.
Studi kolaborasi antara Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS) Indonesia bersama dengan Universitas Hasanuddin menunjukkan krisis iklim yang diperparah dengan bencana alam di Sulawesi Tengah bisa menyebabkan krisis kesehatan, terutama akses layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, kondisi tersebut menyebabkan naiknya kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS).
Untuk meningkatkan ketangguhan sistem layanan kesehatan termasuk penanganan kasus KBGS, Yayasan IPAS Indonesia meluncurkan Program CERAH (Climate Emergency, Reproductive Rights and Health/ Krisis Iklim, Hak Kesehatan dan Reproduksi). Program ini akan dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni Sigi, Donggala dan Parigi Moutong dari 2024 hingga 2026.
Direktur Eksekutif Yayasan IPAS Indonesia dr. Marcia Soumokil, MPH mengatakan ketangguhan sistem layanan kesehatan sangat mendesak di tengah krisis iklim yang terus berlangsung. Ia menegaskan dalam situasi bencana akibat krisis iklim, akses kesehatan reproduksi, terutama untuk perempuan dan remaja perempuan serta layanan kesehatan bagi korban dan penyintas KBGS perlu menjadi prioritas.
“Kami berharap, program CERAH ini bisa menjadi program percontohan bagi daerah- daerah di Indonesia dalam meningkatkan ketangguhan sistem layanan kesehatan primer baik dalam situasi bencana maupun non-bencana,” ujar dr. Marcia.
Ia menambahkan, CERAH merupakan program pertama Yayasan IPAS Indonesia yang Pembelajaran dari program ini sangat penting dan proses ini membutuhkan kolaborasi dan partisipasi baik dari masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mewujudkan keadilan iklim, keadilan reproduksi dan keadilan gender,” tegasnya.
Kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong menjadi kunci keberhasilan program tersebut dan merupakan komitmen yang penting dalam memberikan harapan dan jaminan terkait dengan hak-hak kesehatan reproduksi.
